Nasionalisme, Totalitarianisme, dan Gereja

Posted: September 12, 2013 in Teologi

Totalitarianisme merupakan gejala yang muncul pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Paham ini muncul akibat semangat nasionalis yang berlebihan terhadap negara dan suku bangsa. Setelah Perang Dunia I, nasionalisme dan totalitarianisme semakin berkembang di negara-negara benua Eropa, seperti Jerman, Rusia, dan Italia.[1] Nasionalisme dan totalitarianisme bertujuan mengintegrasikan secara keseluruhan lembaga-lembaga masyarakat ke dalam suatu pola tertentu. Kekuasaan yang mutlak ini tidak hanya menentang segala bentuk oposisi, tetapi juga mencegah otonomi lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Paham nasionalisme dan totalitarianisme yang muncul di negara-negara barat selalu dikaitkan dengan Kultus Idolatris. Kultus Idolatris merupakan pemujaan terhadap kedaulatan mutlak, terutama yang berkaitan dengan paham-paham kenegaraan atau tokoh-tokoh tertentu dalam tata kenegaraan.[2] Hal inilah yang memunculkan pemahaman yang sempit terhadap kekuasaan. Berdasarkan Kultus Idolatris ini, nasionalisme dan totalitarianisme suatu bangsa terletak pada autarki. Dalam sejarah Eropa, prinsip autarki menjadi visi kontradiksi terhadap sikap gereja. Prinsip autarki hendak mengungkapkan kemerdekaan terhadap kebijakan negara yang berkaitan dengan kehidupan beragama.

Paham nasionalisme dan totalitarianisme cenderung menganggap rendah bahkan menghapus keberadaan suku bangsa lain. Negara totaliter melihat bangsa lain sebagai bangsa yang kurang sederajat dengan dirinya. Hal ini merupakan dampak buruk dari nasionalisme dan totalitarianisme. Negara yang totaliter ingin mengatur politik internasional dengan memperlihatkan kekuasaan yang mutlak karena merasa lebih dari bangsa-bangsa lain.

Ciri-Ciri Nasionalisme dan Totalitarianisme:

  • Dalam negara totalitarian, hanya terdapat satu partai yang berkuasa secara mutlak. Dengan ideologinya, partai ini melegitimasi kekuasaan dan tindakan untuk mencapai tujuannya.
  • Dalam negara yang bercorak nasionalis dan totaliter, terdapat seorang figur yang memegang kekuasaan secara penuh dalam suatu negara, mengatur aparatur pemerintahannya tanpa disertai check and Balance dari publik.[3]
  • Seorang pemimpin dalam negara totaliter menganggap kekuasaannya sebagai kekuasaan tertinggi dan dengan tegas mengumumkan kekuasaannya yang absolut.
  • Dalam negara totalitarian, terjadi monopoli kontrol media masa, organisasi publik, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memutlakkan kekuasaan dan mengontrol pergerakan yang mencurigakan dari berbagai kalangan yang menentang kekuasaan yang absolut.
  • Untuk meredam pergolakan yang timbul dalam masyarakat, pemerintah menciptakan teror yang mengintimidasi dan mengancam pihak-pihak yang menentang kekuasaan negara. Biasanya, tugas ini dibebankan kepada polisi rahasia yang memiliki kekuasaan mutlak.[4]

 

Nasionalisme dan Totalitarianisme di Jerman

Nasionalisme dan totalitarianisme di Jerman muncul didasarkan atas teori Hegel dan juga atas dasar teori bangsa nasionalistis. Teori ini mau mencerminkan bahwa bangsa Jerman memiliki sifat-sifat yang lebih istimewa daripada bangsa-bangsa lain. Berdasarkan pemahaman seperti inilah muncul keangkuhan dari bangsa Jerman dengan kecenderungan untuk menganggap rendah bangsa lain.

Nasionalisme dan totalitarianisme di Jerman mangambil bentuk praksis dan imperialis. Bentuk ini diinspirasikan oleh karya ideologi besar Rosenberg yang berjudul “Mitos Abad ke- 20.” Menurut penjelasan yang dikemukakan dalam buku ini, sejarah manusia berpusat pada mitos dan pada kerinduan manusia. Dalam kurun waktu tertentu, kerinduan ini akan mencapai puncaknya. Menurut Rosenberg, setiap bangsa mempunyai mitosnya sendiri, termasuk bangsa Jerman.[5]

Dalam praktik nasionalisme dan totalitarianisme di Jerman, ada penghilangan kelompok-kelompok oposisi yang bertentangan dengan Hitler. Dalam situasi ini, diterapkannya sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi sehingga muncul kebencian yang berlebihan terhadap bangsa Yahudi. Hal inilah yang berujung pada pembunuhan masal orang-orang Yahudi. Selain itu, diterapkannya juga kebijakan euthanasia kepada orang-orang sakit dan yang tak kunjung sembuh.

Dalam nasionalisme dan totalitarianisme di Jerman, negara mempunyai hak untuk menentukan ras mana yang berkembang. Bangsa Jerman menganggap rasnya (ras Arya) sebagai ras yang unggul dibandingkan dengan ras-ras lainnya. Atas dasar pemikiran inilah muncul kebencian terhadap bangsa Yahudi (anti-semitisme). Anti-semitisme mencapai puncaknya di Jerman, ketika orang-orang Yahudi kehilangan fungsi publik dan pengaruhnya. Pada zaman kekuasaan Hitler berbagai bentuk diskriminasi telah dipraktikkan. Dalam pemerintahan Hitler orang Yahudi tidak lagi menduduki jabatan-jabatan penting.

Selain melancarkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi, Hitler juga melancarkan kebencian kepada Gereja. Kebencian Nazi terhadap agama merupakan hal yang umum di Jerman. Gagasan Hitler untuk membenci agama sangat dipengaruhi oleh buku The anti Christ karangan Nietzsche. Sekalipun ia memiliki kebencian terhadap agama Kristen, Hitler tidak langsung menghancurkan Gereja. Ia memanfaatkan institusi Gereja untuk mendukung gerakan partai Nazi. Pada 20 Juli 1933, ditandatanganinya suatu konkordat antara sekretaris negara Kepausan, Pacelli dan wakil perdana menteri Jerman, Von Papen. Pihak Gereja mendapat hak melaksanakan praktik keagamaannya dengan leluasa, mengurus sendiri kepentingan Gereja, mendapat kebebasan berhubungan langsung dengan Tahta Suci dan mendapat kelonggaran untuk menyampaikan surat-surat keuskupan, para biarawan mendapat tunjangan dari negara, pembangunan biara serta pendidikan untuk kaum klerus tidak dihalang-halangi.

Sikap Gereja Katolik terhadap kebijakan Hitler sangat bijaksana. Pihak gereja menentukan bahwa dalam jangka waktu tertentu, para biarawan tidak boleh bergerak dalam dunia politik. Selain itu, umat Katolik juga tidak boleh terlibat dalam organisasi politik yang tidak diawasi langsung pihak Gereja. Beberapa hari sesudah konkordat itu ditandatangani, pemerintah mengumumkan aturan yang bertentangan dengan isi warkat kepausan Casti Conubii, perkawinan suci. Dengan sendirinya, para uskup mengambil tindakan melawan aturan pemerintah tersebut. Orang-orang Katolik dilarang mentaati perintah itu karena dianggap bertentangan dengan perintah Tuhan. Pada saat itulah mulai muncul kebencian terhadap umat Katolik. Kebebasan pers Katolik dikurangi dan organisasi Katolik lainnya dikekang kebebasannya.[6]

 

Nasionalisme dan Totalitarianisme di Italia

Nasionalisme dan totalitarianisme didasarkan pada reintegrasi antaragama dan negara. Hal inilah yang memunculkan the question of Rome.[7] Pada saat pemerintahan Mussolini, fasisme tumbuh dan berkembang menjadi organisasi sosial yang mengedepankan otoritas kekuasaan yang mutlak. Mussolini mengubah demokrasi perwakilan Italia menjadi otokrasi terpusat yang berpuncak pada kediktatoran. Mussolini memberikan konsentrasi yang penuh terhadap fungsi dan peranan utama pemerintah. Partai Fasis yang dikuasainya memegang penuh pemerintahan.

Nasionalisme dan totalitarianisme di Italia berkembang dengan subur pasca Perang Dunia I. Perang ini menyebabkan krisis ekonomi dan sosial bagi masyarakat Italia. Sekitar 650 ribu orang Italia tewas dan ratusan ribu lainnya dibuat tidak berdaya. Selain itu, angka pengangguran juga sangat tinggi. Berhadapan dengan begitu banyak kerugian akibat Perang Dunia I, timbullah perasaan ingin membawa citra yang agung supaya dihormati di dunia internasional. Italia ingin bernostalgia dengan kedigdayaan kekaisaran Romawi dulu. Mussolini selaku pemimpin partai fasisme di Italia ingin mengikuti jejak Kaisar Agustus, pendiri Kekaisaran Romawi.

Melalui National Fasis Party, Mussolini dengan cepat mendapatkan perhatian masyarakat dan mengambil alih kekuasaan di Italia. Partai ini menguasai Italia secara mutlak dari tahun 1925 dengan sistem diktator dan totaliter. Untuk memperkuat kekuasaannya dan menanamkan ideologi fasis pada masyarakat Italia, Mussolini memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini, sekitar empat tahun. Anak-anak tersebut sudah dididik dengan ideologi fasis.

Dalam perkembangannya, rezim fasis semakin berkuasa. Rezim ini menjadi sesuatu yang disakralkan. Rezim fasis sudah dianggap menjadi agama yang memberi petunjuk kehidupan. Pada tahun 1934, Mussolini megumumkan bahwa negara Italia terlepas dari agama.  Agama adalah institusi yang independen. Bahkan Mussolini ingin merumuskan agama baru yang sesuai dengan pemikiran fasisme. Mussolini mendeklarasikan pemikiran fasisme dalam kaitannya dengan negara totalitarian, yakni negara yang sepenuhnya bebas dan mempunyai citra dirinya sendiri serta independen. Adapun semboyan yang terkenal dari Mossolini adalah “Semua untuk negara, semua oleh negara, dan tidak ada suatu apapun di luar negara”[8]

Berhadapan dengan nasionalisme dan totalitarianisme di Italia, Gereja membuat suatu perjanjian dengan Benito Mussolini, selaku pemimpin fasisme di Italia. Perjanjian ini disebut dengan “Traktat Lateran” yang disepakati pada 28 Februari 1929.[9] Dalam perjanjian yang melibatkan Gereja dan pemerintah fasisme di Italia, Gereja menuntut beberapa hal, diantaranya:

v  Gereja menuntut agar dalam traktat itu ada rumusan yang pasti mengenai kedaulatan teritorial

v  Gereja juga menuntut suatu kesepakatan untuk mengatur syarat-syarat bagi Gereja untuk berkarya di Italia.

v  Gereja menekankan prinsip agama bebas dalam negara yang bebas. Dalam negara yang demokratis, masyarakat bebas menjalankan praktik keagamaannya.

Isi Perjanjian Lateran[10]

  • Mengakui adanya negara baru yaitu negara Vatikan. Adanya teritorial bagi negara Vatikan, meskipun daerah cakupan teritorialnya terbatas.
  • Dengan wilayah yang terbatas diharapkan Gereja semakin konsentrasi terhadap wilayah-wilayah.
  • Negara Vatikan diakui mempunyai kekuatan yang menopang kehidupan moral.
  • Dalam Traktat Lateran agama Katolik dipandang sebagai agama negara Italia. Ketetapan ini juga berarti bahwa negara Italia memperkenankan agama lain untuk dihidupi warga, tetapi tidak diatur oleh negara.
  • Negara Italia menjamin Tahta Suci membuat undang-undang tersendiri
  • Negara Italia mencairkan kredit kepada Tahta Suci sebesar satu miliar lyra dan negara Italia mengembalikan kas Vatikan sebesar 750 juta lyra.
  • Berdasarkan traktat ini Roma dipandang sebagai kota suci bahkan kota abadi.

 

Sikap Gereja Berhadapan dengan Nasionalisme dan Totalitarianisme

Gereja sebagai paguyuban orang beriman yang dibabtis membuat suatu perlawanan terhadap nasionalisme dan totalitarianisme. Perlawanan bisa dalam bentuk tindakan formal seperti mendirikan partai politik, (di Jerman Partai Centrume, di Italia Partai Kristian Demokrat yang berakar pada Partai Rakyat)

Tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat juga menghimpun kekuatan untuk menentang nasionalisme dan totalitarianisme, misalnya, Mgr. Von Gallen dikenal sebagai Lion of the North karena perlawanannya terhadap nasionalisme dan totalitarianisme. Selain itu juga terdapat organisasi-oraganisasi Katolik baik di Jerman maupun di Italia yang secara terbuka menyatakan perlawanannya terhadap nasionalisme dan totalitarianisme. Gereja juga melawan nasionalisme dan totalitarianisme dengan menegakkan fungsi profetis dalam bidang moral, meskipun ajarannya tidak selalu di dengar.

Selain bentuk-bentuk perlawanan di atas, Gereja mengeluarkan ensiklik-ensiklik yang menentang nasionalisme dan totalitarianisme. Pada 19 Maret 1937, Paus Pius XI mengeluarkan Ensiklik Divini Redemptoris. Selanjutnya, pada 21 Maret 1937, ditetapkannya ensiklik yang berjudul Mit Brennender Sorge. Dua ensiklik ini dipandang sebagai bentuk perlawanan yang tegas dari pihak Gereja terhadap praktik nasionalisme dan totalitarianisme di Jerman. Kemudian, pada 28 Agustus 1938 persekutuan uskup Jerman mengecam proyek Nazi yang banyak mendatangkan kerugian bagi banyak orang.[11]

Berhadapan dengan fasisime di Italia, paus Pius XI mempunyai sikap yang sama, yakni dengan mengeluarkan ensiklik Non Abbiamo Bisogno. Dalam ensiklik ini ia menulis bahwa konflik yang terjadi sekarang tidak hanya konflik mengenai kehidupan politik, tetapi lebih-lebih menyangkut konflik kehidupan moral dan agama.[12]

Konflik antara pemerintah Italia dan Gereja dilatarbelakangi munculnya sentimen nasionalisme. Gagasan penyatuan Italia menjadi satu kesatuan yang dimulai sekitar tahun 1815 dalam Kongres Vienna, mendesak wilayah kedaulatan kepausan. Negara Kepausan diminta untuk tunduk kepada pemerintahan Italia. Paus tidak ingin bahwa Vatikan hanya menjadi pembimbing Raja Italia saja. Gereja ibaratnya sebagai “ibu” yang harus mengayomi seluruhnya, tidak hanya Eropa bahkan Italia. Pada awalnya merebut wilayah kepausan masih sulit karena Pius IX masih mendapat perlindungan dari Napoleon III, Raja Perancis.

Pada 1861 Roma dipilih menjadi ibu kota kesatuan Italia, dan pada 1870 terjadi perang Rusia-Perancis sehingga perlindungan Napoleon III pada Pius IX dialihkan dengan memindahkan garnisunnya. Konflik antara Italia dan Kepausan kemudian diberi istilah Roman Question (La Questione Romana). Konflik tersebut berakhir pada tahun 1929 lewat Traktat atau Perjanjian Lateran yang sebagian sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

Latar belakang munculnya Perjanjian Lateran di antaranya karena kejengkelan kepausan yang pelan-pelan memuncak setelah terbitnya “Law of Guarantess”. Nama tersebut diberikan oleh senat dan anggota parlemen Italia pada 13 Mei 1871 yang berisi tentang hak prerogatif Tahta Suci dan relasi antara negara dan Gereja dalam Kerajaan Italia. Ketentuan pokok dari hukum tersebut dapat disimpulkan demikian, “Bahwa Paus disucikan dan tak dapat diganggu gugat. Barangsiapa yang menghina dan melukai Paus akan dihukum sama seperti ketika menghina Raja.” Tahta Suci juga mendapatkan kehormatan khusus dari raja dan para klerus mendapat kebebasan untuk mengadakan pertemuan. Bahkan Tahta Suci juga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Italia setiap tahun. Namun, Pius IX dan juga penerusnya, menolak perlakuan yang tampaknya istimewa tersebut. Paus melihat justru ada intrik politik di balik semua kebaikan tersebut. Paus menolak untuk mengakui hak prerogatif apa pun yang diberikan oleh pemerintah. Bagi Paus seluruh pengakuan dari pemerintah itu tidak serius diberikan. Paus mengatakan dalam Ensikliknya, Ubi Nos (Our City) bahwa tidak ada jaminan bagi kebebasan dan kemerdekaan dirinya. Justru “Law of Guarantees” membuat Paus seakan-akan menjadi nara pidana di dalam Vatican. Lebih dari pada itu, Pius IX tidak mau menerima peraturan tentang relasi antara Gereja dan negara, terutama tentang administrasi harta milik Gereja. Jika penguasaan Roma hanya sementara maka hukum tersebut kemudian menjadi tidak berlaku lagi dan harta milik Gereja dapat diambil lagi dari Tahta Suci oleh penguasa yang baru. Paus melihat bahwa “Law of Guarantees” tak lebih dari sekadar omong kosong dari pemerintah Italia.

Perlawanan terus berlanjut hingga Pius XI terpilih pada 1922. Pius XI melanjutkan misi pendahulunya untuk menyelesaikan “Roman Question”. Pius XI melawan pendudukan Negara Kepausan, dan menentang “Law of Guarantees”. Partai Populer Katolik (Catholic Popular Party) yang didirikan pada 1919 dan secara tidak langsung bertujuan untuk menyelesaikan “Roman Question” dikutuk oleh Paus pada 1924 karena koalisi yang dibuat dengan Kaum Sosialis yang setia pada konstitusi. Pada 1925 merupakan hari kemenangan bagi Mussolini dan sekaligus awal dari rezim fasisme di Italia. Pada awal pemerintahan Mussolini, diadakan revisi terhadap hukum tentang Gereja dan negara. Mantan utusan Partai Populer sayap kanan menduduki kursi dengan ijin kepausan. Sejak itulah kemudian “Roman Question” mendapat perhatian pemerintah untuk dibahas lagi. Dan pada 7 Juni 1929 Mussolini menandatangani perjanjian Lateran setelah melalui diskusi panjang yang melibatkan beberapa negosiator hebat.[13] Saat itu pula perselisihan antara Gereja dan Italia yang diberi istilah “Roman Question” dinyatakan selesai. Vatican menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh hingga sekarang.

 

Catatan Akhir


[1] Angelo Berardino, et all., eds, Encyclopedia of The Churc,. Cambridge: James Clarke & Co, 1992. S.v. “Totalitarian”, by Francois Xavier Dumortier, hlm 955.

[2] H. Embuiru, Gereja Sepanjang Masa, Ende: Nusa Indah. 1967, hlm. 262.

[3] Angelo Berardino. dkk., eds. Op cit., hlm 957.

[4] Hannah Arendt. Asal-Usul Totalitarianisme: Antisemitisme, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 44.

[5] H. Embuiru. Op cit., hlm. 263.

[6] Ibid., hlm 265.

[7] Larrimore Holland. The Church in the Modern World, New York: Crossroad, 1992, hlm. 710.

[8] H. Embuiru. Op cit., hlm. 265.

[9] Marthaler, Berard, et all., eds. New Catholic Encyclopedia, Washington DC: For The Catholic University of America Press, 2002. S.v. “Lateran Pacts” by Randall, hlm 356.

[10] Ibid., hlm 357.

[11]Angelo Berardino. Op cit., hlm 956.

[12] Ibid., hlm, 958.

[13] Holland, Larrimore, hlm. 713.

Daftar Pustaka

 

Arendt, Hannah. Asal-Usul Totalitarianisme: Antisemitisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

____________, Asal-Usul Totalitarianisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Berardino, Angelo. dkk., eds. Encyclopedia of The Church. Cambridge: James Clarke & Co, 1992. S.v. “Totalitarian”, by Francois Xavier Dumortier.

Eaewell, Roger et. All. (ed), Contemporary Political Ideologies. Canada: Contunuum, 1999.

Embuiru, H. Gereja Sepanjang Masa. Ende: Nusa Indah. 1967

Holland, Larrimore. The Church in the Modern World. New York: Crossroad, 1992.

Marthaler, Berard, dkk., eds. New Catholic Encyclopedia. Washington DC: For The Catholic University of America Press, 2002. S.v. “Lateran Pacts” by Randall.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s