Perubahan Sosial Masyarakat Jawa Abad 19-20

Posted: February 6, 2010 in Kebudayaan

Sekitar tahun 1820 Negeri Belanda mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan jumlah pinjaman yang begitu besar. Kesulitan keuangan yang sedang dialami ini memaksa pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatannya dari hasil eksploitasi di negeri jajahan, Hindia Belanda. Gagasan pemecahan yang dicetuskan van den Bosch adalah pengenalan sistem tanam paksa, yang kemudian dikenal dengan  cultuurstelsel. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini akan membawa pengaruh bagi kehidupan sosio-ekonomi masyarakat Jawa pada abad 19-20. Perubahan sosial yang terjadi di Jawa akan diterangkan dalam makalah ini dalam hubungannya dengan pelaksanaan sistem tanam paksa. Bagaimana proses perubahan sosial itu terjadi dalam masyarakat Jawa?

Tanam Paksa dan Akibatnya bagi Masyarakat di Jawa

Sistem tanam paksa yang ditetapkan sejak tahun 1830 merupakan suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC, yang berupa sistem penyerahan wajib[1]. Sistem tanam paksa merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Namun, yang menjadi ciri pokok dari sistem tanam paksa terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yakni hasil tanaman pertanian mereka. Produksi tanaman yang dikumpulkan tersebut dikirimkan ke negeri Induk yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas, Eropa maupun Amerika. Pemasaran produksi tanaman ekspor di pasaran dunia tersebut mendatangkan keuntungan besar, baik bagi pemerintah maupun pengusaha di negeri Belanda sehingga utang negara induk dapat terbayarkan.

Penyerahan wajib yang dikembangkan oleh sistem tanam paksa merupakan pengembangan azas yang berlaku dalam Sistem Priyangan. Di daerah Priyangan (Jawa Barat) penduduk diwajibkan menanam tanaman kopi, dan mereka diwajibkan membayar pajak[2] kepada pemerintah dengan hasil tanaman kopi yang dihasilkannya. Mereka dibebaskan dari segala jenis pembayaran pajak lainnya, kecuali yang bersifat tradisional dengan para pemuka mereka. Sistem yang demikian diterapkan di seluruh Jawa agar dapat menggenjot produksi tanaman perdagangan.

Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ada campur tangan orang-orang Eropa dalam proses produksi. Ada penyatuan antara pemerintah dan kehidupan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Dari sini kita melihat bahwa kapitalisme sudah masuk ke Jawa. Penjelasan mengenai kapitalisme di Jawa akan dijelaskan lebih jauh dalam bab ‘Kapitalisme dan Diferensiasi Sosial di Jawa’. Pemerintah mengorganisir proses penanaman, sedangkan para pengusaha Eropa dengan modalnya ditugaskan mengolah hasil perkebunan di pabrik-pabrik pengolahan. Maka, pemerintah di sini adalah sebagai penyedia bahan mentah dan para pengusaha mengolahnya di pabrik-pabrik yang mereka dirikan.

Praktek tanam paksa juga dilakukan di tanah pertanian yang sudah digarap sehingga melibatkan kehidupan desa secara lebih mendalam. Pihak yang terlibat dalam tanam paksa dari birokrat pemerintah barat, para kepala pribumi organisasi desa, tenaga kerja rakyat, hingga pengusaha pemilik modal. Tujuan dari sistem tanam paksa semata-mata untuk mempertinggi produksi tanaman ekspor, yang dilakukan dengan organisasi yang rapi. Secara keseluruhan tujuan sistem tanam paksa dapat tercapai. Di satu sisi sasaran pokok memperoleh produksi setinggi-tingginya, di sisi lain banyak terjadi penyimpangan di lapangan.

Di bawah ini adalah kutipan dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1834, No. 22, Sistem Tanam Paksa dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagaian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa
  2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima yang dimiliki penduduk desa
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi
  4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
  5. Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat
  6. Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan olh kelalaian penduduk
  7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan[3].

Kelihatannya ketentuan tersebut tidak memberatkan masyarakat. Dalam proses penanaman, sejak menggarap lahan yang akan ditanami hingga panen, dibutuhkan pengerahan tenaga rakyat. Maka, proses pelaksanaan sistem tanam paksa masih menuntut tenaga kerja wajib atau kerja paksa (heerendeinsten) untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, seperti membuka lahan, pembuatan atau perbaikan jalan, saluran irigasi, pengangkutan dan berbagai pelayanan kerja lainnya.

Pada prakteknya pelaksanaan sistem tanam paksa di daerah-daerah, sering tidak sesuai dengan ketentuan di atas. Pelaksanaan yang ada di daerah pada prakteknya sangat berbeda sekali dengan apa yang tertulis di atas kertas. Banyak terjadi penyimpangan di sana sini yang menimbulkan rakyat menderita. Di daerah-daerah, para petugas cenderung membebankan penyediaan tanah dan tenaga kerja kepada seluruh desa, bukan kepada penduduk secara individual menurut status sosialnya (pemilik tanah dan yang bukan pemilik tanah), dengan alasan untuk memudahkan penanganannya. Akibatnya, timbul perluasan tanah-tanah komunal (milik bersama), dan berbagai praktek penyimpangan, serta perubahan hubungan sosial di pedesaan. Dalam praktek penyediaan tanah untuk penanaman tanaman yang diminta pemerintah, tidak sesuai dengan ketentuan, karena dilakukan dengan cara paksaan, dan bukan dengan persetujuan sukarela.

Bagian tanah penduduk yang diminta untuk diserahkan biasanya lebih dari seperlima seperti yang sudah ditentukan, misalnya sampai sepertiga atau setengah, bahkan seluruh tanah desa. Kegagalan panen ditanggung penduduk dan pengerahan kerja di pabrik-pabrik atau di tempat lain sering tidak diberi upah. Pelaksanaan kerja di lahan penanaman wajib melebihi ketentuan (8 bulan dalam setahun), yaitu melebihi waktu kerja untuk lahan pertanian sendiri.

Sistem tanam paksa mempengaruhi sistem pemilikan tanah penduduk pedesaan karena para petani diharuskan menyerahkan tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor. Pergeseran sistem pemilikkan dan penguasaan tanah ini terjadi karena adanya pertukaran atau pembagian tanah-tanah pertanian untuk perataan pembagian kewajiban penyediaan tanah dan kerja kepada pemerintah, atau karena adanya kecenderungan perubahan pemilikan tanah perseorangan menjadi tanah komunal desa.

Usaha pemerintah unuk meningkatkan jumlah penduduk yang berkedudukan sebagai pemilik tanah, yang dimaksudkan agar dapat meningkatkan jumlah wajib penyerahan tanah dan kerja wajib, telah mendorong terjadinya proses fragmentasi tanah di kalangan penduduk pedesaan[4]. Tanah-tanah komunal milik desa dapat dibagikan kepada penduduk secara bergilir atau tetap unuk membagi tugas kewajiban penyediaan tanah untuk tanaman pemerintah, penyediaan tenaga kerja paksa, dan perataan kewajiban pembayaraan pajak. Selain itu, penyebab terjadinya pergeseran milik tanah perseorangan ke komunal juga disebabkan karena migrasi penduduk ke desa lain.

Involusi Pertanian

Teori involusi dikemukaan oleh seorang tokoh terkemuka dalam penelitian antropologi di Jawa, yakni Clifford Geertz. Dia menelurkan teori involusi pertanian yang kemudian menjadi paradigma dominan dalam pengkajian pedesaan jawa pada tahun 1960-an dan 1970-an[5]. Involusi menurut Geertz:

suatu upaya sulaman yang terus-menerus di atas dasar pola-patron yang sama, atau dalam kata-katanya sendiri: ‘penggunaan secara berlebihan dari suatu bentuk yang sudah mapan sehingga bentuk itu menjadi kaku karena penggarapan ke dalam kelewat teliti dalam garis-garis kecilnya[6].

Involusi pertanian dapat pula dikatakan sebagai kemandegan ekonomi pertanian. Menurut Geertz kapitalisme Barat-lah membawa masyarakat Jawa ke dalam suatu proses involusi pertanian. Penetrasi kapitalisme Barat terhadap sistem pertanian Jawa di satu sisi membawa kemakmuran di Barat tapi di satu sisi mengakibatkan proses “tinggal landas” berupa peningkatan jumlah penduduk pedesaan. Kelebihan penduduk ini dapat diserap sawah melalui proses involusi, yakni suatu kerumitan berlebihan yang semakin rinci yang memungkinkan tiap orang tetap menerima bagian dari panen meskipun bagiannya menjadi semakin kecil[7]. Involusi pertanian menempatkan petani sebagai subyek yang pasif, statis, tunduk kepada sistem yang menguasainya, dalam hal ini pemerintah kolonial, sehingga selalu sibuk beradaptasi ke dalam (intern) untuk menjaga kelangsungan sistem. Dalam perspektif ini, nilai-nilai budaya petani Jawa menjadi penting sebagai orientasi. Involusi pertanian tak lain adalah produk dari kerja kebudayaan petani Jawa.

Untuk mendukung pendapatnya, Geertz membandingkan ciri-ciri ekologi dan demografi daerah penghasil tebu untuk pabrik gula dengan daerah lain yang belum dimasuki pabrik gula. Geertz menyimpulkan bahwa sekitar tahun 1920 daerah gula secara proporsional memiliki: lebih banyak sawah, lebih banyak penduduk, meski lebih banyak tanah sawahnya ditanami tebu, namun produksi berasnya lebih besar daripada daerah bukan gula[8]. Pertambahan jumlah penduduk memaksa masyarakat bekerja di bidang pertanian karena perkembangan di sektor non pertanian tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk. Memang, ada usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan perbaikan teknik pertanian (intensifikasi), namun usaha itu tak lebih ibarat orang yang berjalan di tempat. Dilihat dari hasil produksi beras yang dihasilkan dari tahun 1830-1940 nampak ada peningkatan, namun jika dilihat dari pendapat per kapita penduduk kurang lebih tetap konstan[9].

Dengan mempertahankan sistem pemilikan komunal tanah pedesaan, tanpa mengubah secara mendasar ciri ekonomi subsistensi pedesaan itu dan dalam melestarikan kebersamaan kehidupan sosial-ekonomi pedesaan itu, masyarakat Jawa akan tetap berada pada stagnansi ekonomi. Ciri-cirinya yaitu kemiskinan di pedesaan yang tinggi, produktivitas pertanian stagnan, serta perkembangan sektor pertanian cenderung menurun.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda membawa produk pertanian dari Jawa yang subur ke pasar dunia, di mana produk-produk tersebut sangat dibutuhkan dan laku, tanpa mengubah secara fundamental struktur ekonomi pribumi. Namun, pemerintah kolonial tak pernah berhasil mengembangkan ekonomi ekspor secara luas di pasar dunia sehingga kepentingan utama Pemerintah Belanda tetaplah bertumpu pada koloninya: Hindia Belanda. Upaya pemerintah kolonial untuk meraih pasar internasional adalah mempertahankan pribumi tetap pribumi, dan terus mendorong mereka untuk berproduksi bagi memenuhi kebutuhan pasar dunia. Keadaan ini mewujudkan struktur ekonomi yang secara intrinsik tidak seimbang, yang oleh JH Boeke (1958) disebut dualisme ekonomi.

Pada sektor lokal, ada satuan pertanian keluarga, industri rumah tangga, dan perdagangan kecil. Kalau pada sektor ekspor terjadi peningkatan yang dipicu oleh harga komoditas dunia, maka sektor domestik justru mengalami kemerosotan dan kemunduran. Tanah dan petani semakin terserap ke sektor pertanian komersial yang dibutuhkan Pemerintah Hindia Belanda untuk perdagangan dunia. Akibatnya adalah semakin meningkatnya populasi petani yang berupaya melakukan kompensasi penghasilan uang -hal ini semakin dimantapkan menjadi kebiasaan- dengan intensifikasi produksi pertanian subsisten. Proses pemiskinan di pedesaan Jawa dijelaskan Geertz dalam konteks ini. Kemiskinan di Jawa adalah produk interaksi antara penduduk pribumi (petani di Jawa) dan struktur kolonial pada tingkat nasional dalam konteks politik-ekonomi. Adapun keterkaitan proses pemiskinan dan involusi pertanian di Jawa, dijelaskan Geertz sebagai suatu pola kebudayaan yang memiliki suatu bentuk yang definitif, yang terus berkembang menjadi semakin rumit ke dalam. Pertanian  dan petani Jawa secara khusus, dan kehidupan sosial orang Jawa secara umum, harus bertahan untuk menghadapi realita meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan kolonial.

Involusi pertanian dan Pembagian Kemiskinan

Geertz berpendapat bahwa ada hubungan antara eksploitasi kolonial, pertumbuhan penduduk, intensifikasi produksi, dan penyamarataan sosial terkait antara satu dengan yang lainnya. Di Jawa waktu itu, sedang terjadi kemacetan ekonomi, terutama dalam bentuk penjajahan kolonial menjalankan peranannya dan cara penguasaan surplus hasil pertanian di Jawa, yang menghambat berbagai kemungkinan perkembangan penduduk pedesaan (Involusi Pertanian). Kemacetan itu terkait dengan ekspansi perusahaan gula ke bidang pertanian penduduk. Namun, penetrasi perusahan gula ke bidang pertanian di Jawa tidak mengubah pola/ sistem mendasar ekonomi subsisten pedesaan tersebut. Meski masyarakat diwajibkan untuk menanam tanaman perdadangan yang dibutuhkan pasar, sebagaimana dalam ketentuan tanam paksa, masyarakat masih diberi kesempatan untuk mengolah sebagian lahannya untuk menanam padi sekadar memenuhi kebutuhan keluarga.

Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial sebenarnya malah membuat masyarakat jatuh dalam keterpurukan ekonomi. Kebijakan-kebijakan kolonial selama masa tanam paksa membuat terjadinya pergeseran pemilikan tanah dari perorangan ke komunial. Ciri kehidupan sosial-ekonomi pedesaan komunal yang demikian, dikatakan Geertz, sama saja dengan melakukan pembagian kemiskinan. Kedudukan mereka sama semua karena sebagian besar penduduk saat itu statusnya petani yang memiliki tanah karena kebijakan pemerataan tanah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tidak terjadi perpecahan golongan di Jawa, golongan tuan tanah besar dan golongan setengah budak. Dalam situasi pertumbuhan penduduk yang pesat dan terbatasnya sumber daya, masyarakat Jawa tetap menjaga homogenitas sosial-ekonomi yang cukup tinggi dengan cara membagi-bagi rezeki yang ada, sehingga makin lama makin sedikit sekali yang diterima oleh masing-masing anggota masyarakat. Jika tercipta kaum proletariat desa yang sama sekali tidak memiliki tanah, tetapi hidupnya tergantung sepenuhnya pada pekerjaan di perusahaan perkebunan, maka salah satu dari tiang eksploitasi kolonial (tenaga kerja murah) pada waktunya akan runtuh.

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa erat kaitannya antara involusi pertanian dan pembagian kemiskinan. Involusi pertanian yang terjadi di Jawa, menurut Geertz, diakibatkan oleh sistem atau pola perekonomian yang tradisional, yang salah satu cirinya adalah pemerataan ekonomi dalam masyarakat (pemiskinan ekonomi). Adanya homogenitas dalam kehidupan sosio-ekonomi tersebut menghalangi terjadinya diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini penting bagi pertumbuhan ekonomi yang ada kaitannya langsung dengan kapitalisme.

Kapitalisme dan Diferensiasi Sosial di Jawa

Teori involusi pertanian Geertz mendapat kritik dari dari serangkaian analisis tentang studi pedesaan yang dilaksanakan sekitar tahun 1970. Penelitian itu membawa mereka pada kesimpulan bahwa dalam masyarakat Jawa sebenarnya terjadi evolusi pertanian, bukan involusi pertanian. Kondisi masyarakat Jawa pada dasarnya berbeda dari apa yang diungkapkan Geertz, gambaran mengenai pedesaan pasca-tradisional yang stagnan, di mana diferensiasi sosial itu hanya mempunyai kedudukan yang tidak begitu penting. Hal ini terlihat jelas pada meningkatnya polarisasi dalam masyarakat petani tradisional dengan terbaginya mereka dalam kelas petani kaya komersial dan golongan proletar tanpa tanah yang jumlahnya semakin besar[10]. Bersamaan denan dipergunakannya teknologi baru dalam persawahan yang mengakibatkan peningkatan dalam jumlah panenan, terjadi pembalikan dalam involusioner di bidang padat karya.

Terjadi pula peralihan ke pengelolaan usaha tani yang rasional bersamaan dengan ketidakmerataan dalam penghasilan karena sebagaian besar kenaikan produksi jatuh pada para petani pemilik tanah dan modal. Konsekuensinya adalah terjadi penghematan dalam biaya upah kerja, yakni dengan dilaksanakannya pasaran tenaga kerja tertutup dengan sistem tebasan dan borongan. Hal ini menyebabkan mekanisme pemerataan tradisional (dalam hal ini pemerataan tanah) dalam masyarakat pedesaan dan prinsip pembagian kemiskinan tidak berlaku.

Diferensiasi sosial yang terjadi adalah munculnya 1) golongan petani kaya-pemilik tanah (lapisan atas), yang berhak mendapatkan tenaga kerja cuma-cuma; 2) petani bebas yang diharuskan kerja wajib; dan 3) golongan masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah. Diferensiasi yang terjadi ini mengakibatkan pola atau sistem ekonomi pertanian masyarakat Jawa juga berubah. Pola relasi yang terjadi antara kaum pemilik tanah dan mereka yang tak memiliki tanah adalah relasi yang digambarkan Mark sebagai relasi antara kaum borjuasi dan proletariat. Dalam pada itu ada relasi saling ketergantungan antara kaum pemilik tanah (modal) dengan tenaga kerja (buruh tani). Para petani dengan modal tanah yang dimiliki membutuhkan tenaga kerja untuk menggarap lahannya. Sedangkan, para petani buruh tergantung pada para pemilik tanah untuk mendapatkan penghasilan dengan menjual tenaga kerjanya. Dengan demikian Jawa mulai memasuki era kapitalisme. Dinamika khas dari kapitalisme adalah persaingan dan perolehan keuntungan yang sebanyak-banyaknya[11].

Terjadinya diferensiasi sosial dalam masyarakat Jawa mengawali munculnya sistem kapitalisme pertanian yang ada di Jawa. Diferensiasi sosial semakin lebih besar ketika dilaksanakannya sistem tanam paksa. Ketentuan dalam sistem tanam paksa membuat posisi pejabat pedesaan semakin kuat posisinya. Kekuasaan dan pengaruh mereka semakin besar. Seperti diketahui para kepala desa maupun anggota pemerintahan desa lainnya mendapatkan tanah bengkok yang luas dan subur dan dibebaskan dari kerja rodi.

Perubahan Sosial di Jawa

Perubahan sosial adalah suatu pergeseran dalam ciri kebudayaan dan masyarakat. Perubahan sosial tidak terjadi begitu saja. Perubahan sosial pada masa tertentu juga merupakan pengaruh dari peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun atau zaman sebelumnya. Di Jawa sebenarnya yang terjadi adalah proses evolusi pertanian dengan ditandainya diferensiasi sosial yang terjadi. Hal ini nampak dalam pola perekonomian masyarakat yang tradisional-homogen (menekankan kebersamaan) ke bentuk kapitalisme pertanian. Diferensiasi sosial yang terjadi di Jawa juga menjadi penanda adanya perubahan sosial dalam masyarakat Jawa.

Perubahan sosial yang terjadi di Jawa dapat dilihat dengan teori yang Ogburn. William Ogburn mengusulkan suatu pandangan mengenai perubahan sosial yang didasarkan pada teknologi. Teknologi, menurut Ogburn, mengubah masyarakat melalui tiga proses: penciptaan, penemuan, dan difusi[12]. Tiga proses yang dikemukakan Ogburn tersebut akan dilihat dalam perubahan sosial dalam masyarakat Jawa. Ogburn mendefinisikan penciptaan sebagai suatu kombinasi unsur dan bahan yang ada untuk membentuk unsur dan bahan baru. Penciptaan dapat pula berupa penciptaan sosial di samping material (misal, alat-alat teknologi). Penciptaan sosial salah satu contohnya adalah kapitalisme. Dua-duanya, baik penciptaan material maupun sosial, terdapat dalam masyarakat Jawa yang mengalami perubahan.

Modernisasi yang terjadi di Jawa tentu tak lepas dari proses penemuan teknologi pertanian yang membuat proses produksi makin efisien. Modernisasi pertanian di Jawa yang ditampakkan dalam program revolusi hijau, membawa pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat bagi petani yang bertanah karena sasaran dari moderninasi hanya petani kaya yang memiliki tanah. Hal ini semakin memperbesar terjadinya diferensiasi sosial dalam masyarakat Jawa. Selain itu penciptaan sosial, dalam hal ini kapitalisme, juga terjadi di Jawa. Kapitalisme membuat pola dan sistem pertanian berubah dari sistem tradisional-homogen (kebersamaan sosial dan ekonomi) ke sistem pemilikan tanah secara pribadi yang memunculkan kelompok golongan petani atas dan proletar (petani tak bertanah).

Daftar Pustaka

Breman, Jan, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja. Jawa di Masa Kolonial, LP3ES, Jakarta,

1986

Henslin, James, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, edisi ke-6, terj. Kamanto Sunarto ,

Erlangga, Jakarta, 2006

Husken, Frans, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di

Jawa 1830-1980, Grasindo, Jakarta, 1998

Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi, edisi kedua, LPFEUI, Jakarta, 2000

Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko, Sejarah Perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial-

Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta, 1991

Suseno, Frans. Magnis, Pemikiran Karl Marx, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001


[1] Lih. Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko, Sejarah Perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial-Ekonomi, Aditya Media, Yogyakarta, 1991, hlm. 54

[2] Pajak bukan dalam bentuk melainkan dalam bentuk natura atau kerja. Pajak tersebut disebut juga in natura, pajak yang disetorkan dalam bentuk hasil produksi perkebunan atau dalam bentuk jasa kerja.

[3] Kutipan dalam Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko, hlm. 56

[4] Lih. Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko, hlm. 67

[5]Lih. Husken, Frans, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980, Grasindo, Jakarta, 1998  hlm. 30

[6] Husken, Frans, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980, Grasindo, Jakarta, 1998  hlm. 32

[7] Lih. Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi, edisi kedua, LPFEUI,  Jakarta, 2000, hlm. 219

[8] Ibid.

[9] Lih. Husken, Frans, hlm. 33

[10] Kutipan dalam Husken, Frans, hlm. 42

[11] Lih. Suseno, Frans. Magnis, Pemikiran Karl Marx, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 164

[12] Henslin, James, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, edisi ke-6, terj. Kamanto Sunarto , Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 223

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s